بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
MonZaeMon 69 - Banjir tahun 2014 ini benar-benar merupakan ujian besar bagi
kepemimpinan Jokowi-Ahok. Janji keduanya saat kampanye bahwa mereka
sanggup menuntaskan problem akut Jakarta mendapatkan tantangan besar
untuk pembuktiannya.Tetapi bila dipikir secara logika, memang tidak mungkin problem Jakarta seperti banjir dan macet bisa diatasi dalam waktu singkat. Terlebih problem ini sudah mengurat akar dan melibatkan banyak faktor didalamnya yang membuatnya menjadi sangat kompleks. Memang terkesan mencari excuse.
Segala upaya sudah dikerahkan dimana dalam satu tahun memerintah, Jokowi-Ahok sudah bekerja keras untuk menormalisasi aliran sungai, waduk, drainase dan sejenisnya. Tetapi sekali lagi, satu tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk dapat mengurai permasalahan yang sudah akut tersebut.
Belum lagi faktor rendahnya kesadaran warga terhadap disiplin menjaga lingkungan atau mentaati peraturan. Kebanyakan warga DKI hanya suka berteriak saat haknya terganggu, tetapi sangat sulit untuk memenuhi kewajiban sebagai warga yang taat peraturan baik dalam hal membuang sampah atau berlalu lintas di jalan.
Warga DKI yang padat dan terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, ekonomi atau budaya tentu menjadi variabel lain yang berkontribusi terhadapa sulitnya mengatur mereka. Ditambah lagi, sikap individualistik atau juga etnik sentris yang tinggi, membuat sipapun yang memimpin Jakarta tidak boleh bersikap lunak, apalagi mudah berkompromi terhadap penyimpangan.
Kita sangat mudah menyaksikan bagaimana warga membuang sampah secara sembarangan dan menganggap hal ini sebagai suatu kewajaran. Sungai menjadi tempat sampah raksasa dan jalan raya berubah menjadi ruang tempat mengekspresikan kegagahan. Bagi orang waras, perilaku seperti itu adalah sesuatu yang memalukan; tetapi bagi warga, hal-hal yang menyimpang telah menyatu dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak pernah lelah untuk bekerja demi mengatasi “kerusakan” Jakarta yang sudah akut dan memperbaiki perilaku warganya yang “tidak tahu diri”.
Selain memasang CCTV di berbagai sudut kota, Pemprov DKI akan melakukan kerja sama dengan Google sebagai upaya mempercepat monitoring lapangan. Dalam kerjasama ini, Pemprov akan menggunakan perangkat lunak (software) yang fungsinya untuk mempermudah pengaduan warga. Dengan memanfaatkan peta geospasial Google, setiap pengaduan warga akan langsung terdeteksi lokasi dan gambarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan bahwa sistem ini akan membantu karena setiap pengaduan dapat dilakukan melalui media sosial seperti twitter dan sejenisnya dan secara langsung titik masalah seperti macet, sampah, jalan rusak, tanggul jebol dan lain-lain dapat diketahui dengan cepat di mana lokasinya.
Penggunaan teknologi geospasial juga memungkinkan pemprov DKI untuk melakukan pemetaan data terhadap pengelolaan sampah di Jakarta. Bahkan pengawasan kinerja aparat dapat dilakukan melalui pemetaan geospasial.
Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya; betapapun akutnya permasalahan Jakarta pasti akan bisa terselesaikan juga. Selain butuh keseriusan pemprov DKI untuk mengatasinya, peran warga sangat penting untuk membuat Jakarta bebas banjir, rapi dan tertata. Kompas.com
.
.
No comments:
Post a Comment